Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dalam peningkatan kerukunan umat beragama di komunitas buddhis

  • Memaknai Kerukunan Dari Perspektif Buddhis

Konsep kerukunan mencerminkan gambaran hidup harmonis dan damai yang terjalin antara manusia-manusia yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda, diantaranya latar belakang agama. Hidup rukun identik dengan kemajuan dan produktivitas. Menurut pasal satu Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI (PBM) nomor 9 dan 8 tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat manusia yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari perspektif Buddhis, hidup yang rukun antar umat beragama, dan antar umat manusia secara lebih luas, muncul dari kesadaran tiap individu untuk mau mengembangkan sikap-sikap hidup bersama yang positif, seperti empati, toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong; sikap hidup yang terdengar klise, namun apabila kita dapat mengembangkan esensi dari konsep sikap tersebut di dalam diri kita, mereka adalah kunci menuju hidup yang rukun.

Kesadaran diri sendiri atas niat baik dan ketulusan dalam menjalankan hidup yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, dapat dibina dan dikembangkan melalui agama yang dianut. Dalam Buddhis, umat senantiasa diajarkan perihal hukum karma dan proses kehidupan yang terdiri dari tiga masa (lampau, sekarang, dan akan datang), namun merupakan satu kesatuan proses hidup yang kontinu dan kekal. Untuk menjalani hidup yang baik, manusia perlu terus memupuk tumpukan karma baik selama hidupnya, termasuk membina hubungan baik dengan lingkungan sosial dan alam.

Oleh karena itu, sikap hidup yang positif pada dasarnya harus muncul dari kesadaran diri sendiri. Himbauan dan ajaran agama, misalnya, digunakan sebagai ‘jodoh’ untuk memancing kesadaran diri kita. Sikap hidup positif yang muncul dari kesadaran akan lebih kekal dan apa adanya ketimbang sikap hidup bentukan dalam bentuk aturan yang harus dipatuhi, karena membina kerukunan hidup pada hakekatnya hanya perlu menggunakan satu instrumen, yaitu ‘hati’ yang sadar.

  • Pemeliharaan Kerukunan

PBM sebagai pedoman merupakan instrumen positif yang mempromosikan kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam pedoman ini ditekankan bahwa pemeliharaan kerukunan hidup adalah tanggung jawab bersama pemerintah, warga negara / umat beragama, serta majelis agama yang menjadi tempat umat bernaung.

Pada dasarnya pemerintah dan umat beragama terdiri dari individu-individu, oleh karena itu, pemeliharaan kerukunan dimulai dari keinginan masing-masing individu untuk menciptakan dan mempertahankan suasana hidup yang rukun, damai, dan membangun.

Sejarah bangsa dan dunia telah banyak memberikan contoh betapa suasana hidup penuh konflik begitu menghancurkan. Nyawa makhluk hidup tidak lagi dihargai sebagai sesuatu yang mulia. Sejarah dan pengalaman tersebut hendaknya dapat membuka mata kita agar tidak mengulangi kejadian buruk serupa di masa kini atau akan datang.

Dalam Buddhisme dijelaskan, bahwa manusia memiliki akar kesesatan pokok jiwa dan akar kesadaran pokok jiwa. Keduanya secara hakiki ada dalam diri tiap manusia. Ketika kesesatan muncul, maka kesadaran akan tenggelam. Sebaliknya, ketika kesadaran muncul, kesesatan diri akan tenggelam. Agama Buddha menjelaskan, yang harus selalu kita munculkan dan kembangkan adalah kesadaran pokok diri kita. Dari diri yang sadar, manusia mampu menciptakan begitu banyak keindahan, manfaat, dan kebahagiaan, bagi diri sendiri juga lingkungannya.

Secara teknis, pemeliharaan kerukunan hidup beragama oleh majelis agama perlu meliputi aspek pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat secara terpadu. Pemuka agama juga perlu secara aktif menuntut dharma / ajaran agamanya secara mendalam lalu mampu mengaplikasikan ajaran agama untuk membimbing umat dalam mengatasi permasalahan hidup yang dialami.

Interaksi dengan orang / umat lain kerap dirasakan oleh sebagian orang sebagai permasalahan yang pelik, karena di dalam benak mereka telah terinstitusi paham-paham / stereotip negatif tentang orang dengan identitas budaya tertentu yang melekat pada orang tersebut.

Di sinilah peran pemuka agama untuk menuntun umatnya untuk (kembali) ke pemahaman yang benar diiringi ketulusan hati untuk membangun interaksi yang positif antar umat beragama. Tidak mudah memang untuk mematahkan stereotip yang telah terbangun sejak dulu. Imbas dari strategi politis dan kepentingan yang ditempuh oleh para pendahulu kita, kini harus kita hadapi dengan lapang dan pantang menyerah, demi masa depan yang lebih baik.

  • Evaluasi Program PBM dalam Komunitas Buddhis

Program utama terkait dengan pengenalan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah adalah sosialisasi. Di komunitas Buddha, tak lama setelah PBM diresmikan pada bulan Maret 2006, kami mengadakan sosialisasi PBM di Vihara Saddharma di Ciapus, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2006. Sosialisasi ini dihadiri oleh Dirjen Bimas Buddha RI, utusan Bupati Bogor, pengurus pusat, pengurus daerah, serta umat Buddha NSI, pengurus dan umat dari majelis Buddha lain, beberapa petugas kecamatan, kelurahan, dan kabupaten Bogor, dan tokoh agama lain (non-Buddhis).

Majelis-majelis Buddha umumnya sudah memahami esensi dari PBM, terutama terkait dengan proses pengajuan IMB rumah ibadat. Dengan adanya PBM, proses pendirian rumah ibadat menjadi lebih mudah dan ada pedomannya. Hal ini menghasilkan efisiensi waktu karena pihak ormas keagamaan maupun pemda masing-masing memiliki pedoman PBM.

Di samping kemudahan dan efisiensi yang dihasilkan, aplikasi PBM masih belum berjalan dengan optimal karena masih ditemui permasalahan di lapangan, diantaranya penerbitan IMB rumah ibadat yang masih tersendat dalam beberapa kasus. Penyebabnya karena petugas pemda masih belum memahami PBM terutama dalam tataran aplikasi. Mereka pun tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai perihal kesulitan yang dialami majelis agama dalam pengurusan IMB rumah ibadat. Ditenggarai, permasalahan ini dilatarbelakangi faktor personal dan diskriminasi.

Masalah selanjutnya yang kami temui adalah kendala dalam pengurusan IMB rumah ibadat bagi bangunan yang sudah difungsikan sebagai rumah ibadat selama bertahun-tahun. Dalam pasal 28 ayat 3 PBM tentang aturan peralihan, jelas dinyatakan bahwa bangunan yang selama ini sudah difungsikan sebagai rumah ibadat namun belum memiliki IMB rumah ibadat, harus segera diproses dan diberikan IMB rumah ibadat. Kendala ini masih berhubungan dengan faktor personal, sehingga perlu diberikan penyuluhan bagi para petugas pemda maupun FKUB daerah dari pusat, karena tampaknya di beberapa daerah mereka masih belum berfungsi secara optimal dan tepat.

Hubungan antara FKUB dengan tokoh majelis Buddhis setempat berlangsung baik, namun intensitas interaksi memang masih minim. Selama ini banyak yang menganggap (dari pihak FKUB maupun dari pihak majelis), hubungan fungsional FKUB dengan majelis agama hanyalah sebatas rekomendasi IMB rumah ibadat. Padahal jika kita mengacu PBM, FKUB mempunyai lima fungsi dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk semakin meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama.

Jika ditelaah lebih dalam, lima fungsi dasar tersebut dapat ditarik ke tataran yang lebih aplikatif dan menjadi rutinitas, yang juga berfungsi sebagai ajang silahturahmi pengurus FKUB, pengurus majelis, dan petugas pemda.

Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat

Dialog seperti ini dapat dilakukan secara rutin, sebulan sekali misalnya, dengan mengusung satu topik tertentu yang berkaitan dengan isu kerukunan umat beragama yang ada di daerahnya, misal sengketa rumah ibadat, saling meminta pendapat mengenai permasalahan yang dihadapi satu majelis tertentu, atau mendiskusikan kemungkinan diadakan kegiatan sosial bersama untuk membantu masyarakat sekitar, melestarikan lingkungan, sekaligus mempererat tali silaturahmi. FKUB aktif dalam mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan dialog / diskusi ini. Diangkat satu topik hangat dalam dialog agar dialog tidak monoton dan ngalor-ngidul tidak jelas. Oleh karena itu, pengurus FKUB juga harus memiliki kreativitas tersendiri untuk menarik perhatian pihak-pihak yang terlibat.

Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat

Menampung aspirasi dan menyalurkannya ke saluran yang tepat untuk diolah dan kemudian disarikan untuk diimplementasikan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, mempromosikan kerukunan hidup. Banyak kasus penampungan aspirasi berakhir di carikan-carikan kertas yang bertumpuk di dalam lemari. Kesadaran yang tinggi dari pengurus FKUB bersama-sama dengan petugas pemda akan mampu mengolah aspirasi masyarakat dalam wujud nyata yang semakin mengembangkan kerukunan hidup.

  • Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur / bupati / walikota
  • Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
  • Khusus untuk tingkat kabupaten / kota, membuat rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat

Pengurus FKUB perlu semakin disadarkan bahwa peranan mereka dalam FKUB bukanlah pekerjaan sampingan. Mereka perlu mencurahkan tenaga mereka yang dilandasi dengan ketulusan dan pengabdian, karena FKUB tidak berorientasi profit. Hal ini seyogyanya dapat dipahami dengan mudah, karena unsur-unsur dalam FKUB berasal dari pemuka agama yang notaben memiliki kecukupan bekal spiritual untuk melandasi keaktifan mereka berdasarkan ketulusan dan pengabdian.

  • Menyadari dan Selalu Tanamkan Semangat Awal FKUB

Kita harus selalu ingat dan meresapi dalam hati semangat dari pembentukan FKUB dan pembuatan PBM. Kejadian pahit di masa lampau dalam kehidupan beragama di Indonesia yang menyebabkan kehancuran rumah ibadat, pertumpahan darah, kerugian moral dan materi yang sangat besar, semua akibat dari suasana hidup yang tidak rukun.

Ketidakrukunan ini menjadi titik balik para pemuka agama untuk merenung dan melakukan refleksi, dan akhirnya tiba pada satu kesempatan yang mempertemukan para pemuka agama dan disepakati untuk membentuk sebuah forum kerukunan, dengan harapan forum ini dapat mempromosikan suasana hidup yang rukun, para pemuka agama menjadi panutan umatnya untuk menuju masyarakat yang rukun.

Selain itu, forum ini juga diharapkan dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan atau potensi konflik untuk dibicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Semangat untuk mewujudkan kerukunan ini yang harus dipelihara oleh semua pihak, karena kerukunan baru bisa terwujud jika didukung oleh semua elemen masyarakat. Pengurus dan anggota FKUB seyogyanya senantiasa ingat dan elandasi pergerakannya dengan semangat dibentuknya FKUB.

Pemberian rekomendasi IMB rumah ibadat oleh FKUB mempermudah proses pengurusan IMB dan menghasilkan efisiensi waktu. Namun kemudahan yang diberikan tidak serta-merta menjadi takabur dan semaunya. Ada ketentuan-ketentuan yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum dikeluarkan rekomendasi, seperti ketentuan 60/90.

Jangan pula bersikap sebaliknya, mempersulit pemberian rekomendasi dengan memberikan ‘ketentuan-ketentuan tambahan’ yang sebenarnya tidak ada dalam PBM, hanya berupaya untuk mempersulit dan memperjuangkan kepentingan tertentu yang tidak mempromosikan kerukunan. §

Disampaikan pada Lokakarya Nasional Penyusunan Pola Kerukunan Umat Beragama 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s